 |
Kedaulatan Lahan Warga Desa di Kalbar Terancam, Ekspansi Sawit dan Dugaan Mafia Tanah Kian Mengkhawatirkan. |
Kalbar, IndoKalbarNews.com – Kedaulatan lahan masyarakat pedesaan di berbagai wilayah Kalimantan Barat (Kalbar) dinilai berada pada titik yang mengkhawatirkan. Ancaman tersebut bahkan disebut lebih berbahaya dibanding kebakaran lahan saat musim kemarau, karena berdampak langsung pada hilangnya ruang hidup dan sumber penghidupan warga secara permanen.
Fenomena mafia tanah kini bukan lagi sekadar isu hukum, melainkan telah menjadi ancaman nyata yang dirasakan masyarakat desa. Ekspansi perusahaan perkebunan kelapa sawit disebut-sebut menjadi salah satu faktor utama yang mempercepat tergerusnya lahan-lahan milik warga. Perlahan namun pasti, tanah warisan yang selama ini menjadi sumber ekonomi keluarga berubah menjadi hamparan kebun sawit yang dikelola tanpa menghadirkan rasa keadilan bagi masyarakat setempat.
Menanggapi kondisi tersebut, Pengamat Hukum dari Universitas Panca Bhakti Pontianak, Herman Hofi Munawar, menilai bahwa konflik agraria di Kalbar tidak bisa dipandang sebagai persoalan administratif semata. Ia menyebut, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum berpotensi memperbesar ruang praktik mafia tanah yang merugikan masyarakat kecil.
Sejumlah kalangan menilai, persoalan ini berpotensi menjadi “api dalam sekam” apabila penegakan hukum masih dilakukan secara tebang pilih. Hukum yang seharusnya menjadi pelindung bagi masyarakat kecil justru kerap dipersepsikan berbalik menjadi alat yang merugikan mereka yang mempertahankan haknya.
Tidak sedikit warga desa yang berupaya mempertahankan tanah warisan justru harus berhadapan dengan proses hukum. Tuduhan penyerobotan lahan hingga pencurian hasil kebun kerap dialamatkan kepada mereka, bahkan di atas tanah yang mereka yakini sebagai milik sendiri. Kondisi ini memunculkan keresahan mendalam di tengah masyarakat pedesaan.
Di berbagai kabupaten di Kalbar, suara protes dan permohonan perlindungan hukum dari warga dinilai belum sepenuhnya mendapatkan respons memadai. Beruntung, sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) masih konsisten melakukan pendampingan, meski dengan berbagai keterbatasan, guna membantu warga memperjuangkan hak atas tanah mereka.
Sorotan juga diarahkan kepada pemerintah daerah. Sebagai pemimpin tertinggi di wilayahnya, bupati diharapkan mampu bertindak sebagai pelindung kepentingan rakyat. Namun, muncul anggapan bahwa keberanian pemerintah daerah dalam menertibkan perusahaan-perusahaan yang diduga melanggar ketentuan masih minim.
Beberapa perusahaan bahkan disebut beroperasi di luar izin sah Hak Guna Usaha (HGU). Meski demikian, pemerintah daerah dinilai belum menunjukkan langkah tegas dalam melakukan pengawasan maupun penindakan. Kondisi ini memunculkan persepsi bahwa birokrasi daerah terjebak dalam kompromi yang melemahkan fungsi kontrol terhadap operasional perkebunan.
Permasalahan semakin kompleks dengan adanya dugaan ketidakteraturan dalam pengelolaan skema plasma. Program kemitraan yang seharusnya menjadi jalan menuju kesejahteraan masyarakat justru dituding berjalan amburadul. Muncul dugaan adanya permainan antara oknum perusahaan dan segelintir elit desa yang memanfaatkan skema tersebut untuk kepentingan pribadi.
Akibatnya, warga desa yang tercatat sebagai anggota plasma tidak merasakan manfaat yang dijanjikan. Nama mereka disebut hanya digunakan untuk memenuhi persyaratan administratif, sementara keuntungan usaha mengalir kepada pihak-pihak tertentu.
Pengamat agraria menilai, tanpa reformasi agraria yang menyeluruh, penegakan hukum yang tegas, serta keberanian kepala daerah untuk berpihak pada rakyat, konflik lahan di Kalbar akan terus berulang dan memakan korban.
Kedaulatan lahan bukan sekadar persoalan administratif, melainkan menyangkut hak hidup dan masa depan masyarakat desa. Harapan kini tertuju pada komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa pembangunan tidak mengorbankan keadilan dan hak dasar warga.
