Ad
Scroll untuk melanjutkan membaca

CT Scan RSUD M.Th. Djaman Rusak Usai Dipindahkan, Herman Hofi Desak Inspektorat Periksa Vendor dan Dinkes Sanggau

CT Scan RSUD M.Th. Djaman Rusak Usai Dipindahkan, Herman Hofi Desak Inspektorat Periksa Vendor dan Dinkes Sanggau

SANGGAU, IndoKalbarNews.com – Kerusakan alat CT Scan RSUD M.Th. Djaman Kabupaten Sanggau setelah proses pemindahan menuai sorotan. Klarifikasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau, Bassilinus, dinilai belum menjawab sejumlah persoalan mendasar, mulai dari perencanaan pemindahan, mekanisme penunjukan CV Akar Sakti sebagai vendor, hingga penyebab kerusakan alat kesehatan tersebut.

Dalam keterangannya, Sabtu (7/11/2026), Bassilinus mengakui adanya laporan kerusakan pascapemindahan. Namun, ia menyebut usia pakai alat yang sudah cukup lama turut memengaruhi kualitas hasil pemeriksaan.

"Terkait kerusakan pasca pemindahan sudah dilaporkan. Sempat dilakukan uji fungsi dan dapat berfungsi dengan baik hanya kualitas gambar belum maksimal. Hal ini berpengaruh juga karena usia pakai alat sudah cukup lama," ujar Bassilinus.

Pernyataan tersebut justru memunculkan pertanyaan penting. Jika CT Scan sebelumnya masih dapat berfungsi, mengapa setelah proses pemindahan yang ditangani vendor justru mengalami gangguan hingga pelayanan belum kembali normal?

Alasan usia pakai alat dinilai belum cukup untuk menjelaskan penyebab kerusakan tanpa didukung hasil pemeriksaan teknis yang independen.

Sejumlah aspek perlu ditelusuri secara terbuka. Siapa yang merencanakan pemindahan? Bagaimana mekanisme penunjukan CV Akar Sakti? Apakah vendor memiliki kompetensi dan tenaga ahli sesuai persyaratan teknis? Apakah seluruh pekerjaan dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur (SOP)?

Terlebih, sebelumnya muncul informasi mengenai dugaan persoalan prosedur teknis yang disebut sempat menjadi perhatian dokter radiologi. Informasi tersebut perlu dikonfirmasi dan diperiksa secara menyeluruh.

Herman Hofi: Publik Butuh Bukti, Bukan Sekadar Klarifikasi

Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik, Dr. Herman Hofi Munawar, menegaskan bahwa persoalan kerusakan CT Scan tidak boleh diselesaikan hanya melalui penjelasan lisan tanpa disertai bukti dokumen dan pertanggungjawaban yang jelas.

"Publik tidak membutuhkan sekadar klarifikasi naratif. Publik membutuhkan bukti dokumen dan pertanggungjawaban yang jelas. Alat kesehatan yang masih berfungsi sebelum dipindahkan kemudian mengalami kerusakan berat setelah ditangani vendor adalah indikasi kuat adanya persoalan dalam tata kelola," tegas Herman, Minggu (8/11/2026).

Menurutnya, seluruh proses pemindahan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun teknis.

"Jika proses pemindahan dilakukan sesuai prosedur, tunjukkan dokumennya. Jika kerusakan murni karena usia, buktikan melalui pemeriksaan teknis yang independen dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika ada kelalaian, pihak yang bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban, baik secara administratif maupun hukum," ujarnya.

Herman menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan kewajiban dalam pengelolaan aset pemerintah, terlebih menyangkut fasilitas kesehatan dan pelayanan publik.

Jika Vendor Lalai, Jangan Bebankan Biaya Perbaikan kepada Daerah

Sorotan berikutnya mengarah pada tanggung jawab CV Akar Sakti sebagai pelaksana pekerjaan pemindahan CT Scan.

Bassilinus sebelumnya menyampaikan bahwa pihaknya telah meminta manajemen RSUD berkoordinasi dengan vendor untuk melakukan perbaikan, termasuk proses penyediaan suku cadang.

Namun, pertanyaan yang belum terjawab adalah siapa yang akan menanggung seluruh biaya perbaikan tersebut.

Herman menilai, apabila kerusakan terbukti disebabkan kelalaian pelaksana pekerjaan, tanggung jawab vendor harus ditegakkan sesuai ketentuan dalam kontrak.

"Jika kerusakan disebabkan oleh kelalaian dalam pelaksanaan pekerjaan, maka biaya perbaikan dan kerugian akibat terhentinya pelayanan seharusnya menjadi tanggung jawab vendor berdasarkan perjanjian," jelasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa tanggung jawab tidak hanya berhenti pada pihak perusahaan. Pejabat yang memiliki kewenangan dalam perencanaan, penunjukan vendor, dan pengawasan pekerjaan juga perlu dievaluasi apabila ditemukan pelanggaran prosedur.

"Jika pejabat yang berwenang tidak melakukan pengawasan yang memadai, tidak memastikan kompetensi vendor, atau mengabaikan peringatan teknis, misalnya dari dokter, maka dapat dikualifikasikan sebagai maladministrasi," tegas Herman.

Lebih jauh, ia menyoroti potensi kerugian keuangan daerah apabila biaya perbaikan kembali menggunakan anggaran pemerintah tanpa kejelasan penyebab kerusakan dan tanggung jawab vendor.

"Masyarakat berhak tahu siapa yang menanggung biaya perbaikan. Jika biaya dibebankan kembali kepada anggaran RSUD/Dinas Kesehatan tanpa kejelasan kesalahan vendor, maka terjadi potensi kerugian keuangan daerah," ungkapnya.

Inspektorat Sanggau Didesak Turun Tangan

Persoalan kerusakan CT Scan ini dinilai perlu mendapat perhatian serius dari Inspektorat Kabupaten Sanggau.

Pemeriksaan diperlukan untuk menelusuri seluruh rangkaian pekerjaan, mulai dari dokumen perencanaan, mekanisme pengadaan atau penunjukan penyedia, kontrak CV Akar Sakti, kondisi alat sebelum pemindahan, pelaksanaan pekerjaan, hingga hasil pengujian setelah pemasangan.

Selain itu, perlu dipastikan apakah kerusakan benar-benar disebabkan faktor usia pakai, kesalahan teknis selama proses pemindahan, atau faktor lainnya.

Pemeriksaan tersebut penting agar tidak terjadi saling lempar tanggung jawab, sementara masyarakat harus menanggung dampak terganggunya pelayanan kesehatan.

Hingga berita ini disusun, penjelasan teknis secara menyeluruh dari CV Akar Sakti dan manajemen RSUD M.Th. Djaman masih diperlukan. Redaksi tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi seluruh pihak terkait.

Publik membutuhkan bukti, bukan sekadar alasan. Jika pekerjaan telah dilaksanakan sesuai prosedur, dokumennya perlu dibuka. Jika kerusakan disebabkan usia alat, buktikan melalui pemeriksaan teknis independen. Namun, apabila ditemukan kelalaian, pihak yang bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebab, yang dipertaruhkan bukan hanya sebuah alat CT Scan, melainkan uang rakyat, keselamatan pasien, keberlangsungan pelayanan kesehatan, dan kredibilitas pengelolaan fasilitas kesehatan di Kabupaten Sanggau.

(Libertus )

Baca Juga
Berita Terbaru
  • CT Scan RSUD M.Th. Djaman Rusak Usai Dipindahkan, Herman Hofi Desak Inspektorat Periksa Vendor dan Dinkes Sanggau
  • CT Scan RSUD M.Th. Djaman Rusak Usai Dipindahkan, Herman Hofi Desak Inspektorat Periksa Vendor dan Dinkes Sanggau
  • CT Scan RSUD M.Th. Djaman Rusak Usai Dipindahkan, Herman Hofi Desak Inspektorat Periksa Vendor dan Dinkes Sanggau
  • CT Scan RSUD M.Th. Djaman Rusak Usai Dipindahkan, Herman Hofi Desak Inspektorat Periksa Vendor dan Dinkes Sanggau
  • CT Scan RSUD M.Th. Djaman Rusak Usai Dipindahkan, Herman Hofi Desak Inspektorat Periksa Vendor dan Dinkes Sanggau
  • CT Scan RSUD M.Th. Djaman Rusak Usai Dipindahkan, Herman Hofi Desak Inspektorat Periksa Vendor dan Dinkes Sanggau
Posting Komentar
Ad
Ad
Tutup Iklan
Ad