![]() |
| Cegah TPPO di Wilayah Perbatasan, Polsek Entikong Perkuat Sinergi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia |
ENTIKONG, IndoKalbarNews.com – Upaya mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan keberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural terus diperkuat di wilayah perbatasan. Salah satunya melalui kegiatan sosialisasi perlindungan PMI yang digelar Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong, Kabupaten Sanggau, Selasa (17/11/2026).
Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 08.30 WIB tersebut melibatkan berbagai instansi lintas sektor di Kecamatan Entikong. Polsek Entikong turut hadir melalui Wakapolsek IPTU Pintor Hutajulu dan Panit I Reskrim IPDA Juliasan Syahputra, S.H.
Sosialisasi ini menjadi langkah strategis membangun pemahaman masyarakat mengenai prosedur resmi bekerja ke luar negeri, sekaligus meningkatkan kewaspadaan terhadap praktik perekrutan ilegal dan jaringan perdagangan orang yang mengincar calon pekerja migran.
Dalam pemaparan materi, Kasi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian, Muhammad Reza, menjelaskan pentingnya pemahaman mengenai tata cara pengurusan dokumen keimigrasian, termasuk pembuatan paspor Republik Indonesia melalui aplikasi M-Paspor.
Ia juga menekankan pentingnya memahami alur penempatan PMI yang aman dan sesuai ketentuan hukum, sehingga masyarakat tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan ke luar negeri yang tidak jelas asal-usul maupun legalitasnya.
Selain itu, masyarakat dan keluarga PMI didorong memahami hak serta kewajiban pekerja migran, termasuk mengenali berbagai modus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Upaya perlindungan tersebut membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari BP3MI, pemerintah daerah, lembaga pelatihan kerja (LPK), hingga program Desa Binaan Imigrasi dan Petugas Imigrasi Pembina Desa (PIMPASA).
Sementara itu, Panit I Reskrim Polsek Entikong IPDA Juliasan Syahputra, S.H., dalam pemaparannya menegaskan pentingnya pencegahan migrasi nonprosedural serta pemberantasan jaringan perekrut ilegal yang menjanjikan pekerjaan di luar negeri tanpa melalui mekanisme resmi.
Menurutnya, keberangkatan tanpa dokumen dan prosedur yang sah berpotensi menempatkan pekerja migran dalam situasi rentan, mulai dari eksploitasi, penipuan, hingga persoalan hukum di negara tujuan.
Ia juga menyoroti pentingnya penguatan layanan perlindungan dan informasi di tingkat desa. Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam memberikan informasi, edukasi, serta pendampingan kepada masyarakat yang berencana bekerja ke luar negeri.
Selain langkah pencegahan, Polsek Entikong juga terlibat dalam pendampingan pemulangan PMI bermasalah yang dideportasi dari Malaysia melalui PLBN Entikong. Dalam pelaksanaannya, kepolisian berkoordinasi dengan unsur CIQS dan P4MI Sanggau untuk membantu proses pelayanan serta memberikan arahan kepada para PMI.
Pengawasan jalur perbatasan juga menjadi perhatian penting. Koordinasi dengan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong terus diperkuat guna mencegah penyelundupan maupun keberangkatan calon pekerja migran melalui jalur tidak resmi.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Camat Entikong Asing Hut yang mewakili Camat Entikong, Danramil 1204-21/Entikong Kapten Inf. Warsidi, Kepala Pengelola PLBN Entikong Jevon Nikolas Wage, perwakilan Bea dan Cukai Rendi, serta Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Trihaikal.
Hadir pula perwakilan Loka Kekarantinaan Kesehatan Entikong Muarif, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Aman Bayu Wicaksono, Pos Interdiksi BNN Agung, Pos Pelayanan Kejaksaan Adimas Sinatrya, S.H., PSDKP Budianto, Terminal Barang Internasional Daniel P. Yuda, serta LPP RRI Entikong Rangga.
Rangkaian kegiatan meliputi registrasi, pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, doa, laporan kegiatan, sambutan, pemaparan materi, diskusi, foto bersama, hingga patroli bersama di kawasan PLBN Entikong.
Melalui kegiatan ini, seluruh instansi yang berada di wilayah hukum Kecamatan Entikong diharapkan semakin memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam memberikan perlindungan kepada calon pekerja migran maupun PMI.
Sinergi lintas sektor tersebut menjadi penting agar wilayah perbatasan tidak dimanfaatkan oleh jaringan perekrut ilegal dan pelaku perdagangan orang.
Dengan demikian, masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri dapat memperoleh informasi yang benar, menempuh jalur resmi, serta mendapatkan perlindungan hukum dan keselamatan selama bekerja di negara tujuan.
