![]() |
| Cegah TPPO di Perbatasan, Kejati Kalbar Perkuat Koordinasi dan Optimalkan Posko Kejaksaan di PLBN Entikong |
ENTIKONG, IndoKalbarNews.com – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Barat memperkuat upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di kawasan perbatasan Indonesia–Malaysia. Langkah tersebut dilakukan melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong, Kabupaten Sanggau, Senin (2/11/2026).
Kegiatan ini melibatkan Bidang Intelijen, Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), serta Pidana Militer (Pidmil) Kejati Kalbar. Selain memperkuat mitigasi TPPO, kegiatan tersebut juga bertujuan mengoptimalkan keberadaan Posko Kejaksaan di kawasan perbatasan.
Monev dipimpin Asisten Intelijen Kejati Kalbar, Yadi Rachmad Sunaryadi, didampingi Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Faisal Banu serta Asisten Pidana Militer Kolonel Cpm Agus Subur Mudjiono.
Turut hadir Kepala Kejaksaan Negeri Sanggau Eben Ezer Mangunsong, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Sanggau di Entikong Syahrul Sya’ban, serta Tim Monev Kejati Kalbar.
Dalam kegiatan tersebut, jajaran Kejaksaan berkoordinasi dengan Kepala PLBN Entikong Teguh Priyadi, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Entikong, serta sejumlah instansi yang bertugas di kawasan PLBN, di antaranya Bea dan Cukai, Imigrasi, Karantina, TNI, Polri, dan Satgas Pengamanan Perbatasan.
Fokus utama pembahasan adalah memperkuat pencegahan TPPO, terutama terhadap masyarakat yang rentan menjadi korban perekrutan, penempatan, hingga eksploitasi tenaga kerja secara ilegal melalui jalur perbatasan Indonesia–Malaysia.
Penguatan koordinasi lintas sektor dinilai penting untuk membangun kesamaan pola penanganan, mulai dari deteksi dini, pertukaran informasi, identifikasi calon korban, mekanisme pelaporan, hingga penanganan dan perlindungan korban.
Setiap instansi diharapkan menjalankan tugas dan kewenangannya secara terpadu sehingga berbagai celah terjadinya perdagangan orang dapat diantisipasi sejak awal.
Selain itu, keberadaan Posko Kejaksaan di PLBN Entikong menjadi salah satu instrumen strategis untuk memperkuat kehadiran negara di wilayah perbatasan.
Posko tersebut diharapkan tidak hanya menjadi tempat koordinasi, tetapi juga berfungsi sebagai pusat komunikasi, konsultasi, deteksi dini, serta fasilitasi penyelesaian berbagai persoalan hukum yang berkembang di kawasan perbatasan.
Dalam forum tersebut, sejumlah persoalan faktual di wilayah Entikong turut menjadi perhatian. Di antaranya keterbatasan infrastruktur dan jaringan listrik di sejumlah dusun, persoalan administrasi kependudukan dan ketenagakerjaan lintas negara, mobilitas masyarakat, hingga banyaknya warga negara Indonesia yang mengalami deportasi dari Malaysia.
Berbagai persoalan tersebut menunjukkan kompleksitas tantangan di kawasan perbatasan yang membutuhkan penanganan secara komprehensif dan melibatkan banyak pihak.
Tidak semua persoalan dapat diselesaikan oleh satu instansi. Karena itu, diperlukan pemetaan masalah, pembagian kewenangan, serta langkah tindak lanjut yang jelas dan berkelanjutan.
Melalui Bidang Intelijen, Kejaksaan mendorong deteksi dini dan pengamanan informasi terhadap berbagai potensi ancaman serta gangguan ketertiban masyarakat.
Sementara melalui Bidang Datun, Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan, bantuan, dan pendampingan hukum kepada instansi pemerintah sesuai kewenangannya. Adapun Bidang Pidmil memperkuat koordinasi dalam aspek penegakan hukum yang berkaitan dengan koneksitas serta sinergi bersama unsur TNI.
Kegiatan Monev ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen Kejati Kalbar dalam mendukung Asta Cita Presiden, khususnya penguatan pembangunan dari wilayah pinggiran, peningkatan perlindungan masyarakat, serta memastikan kehadiran negara dapat dirasakan hingga kawasan terdepan Indonesia.
Kawasan perbatasan bukan sekadar garis terluar kedaulatan negara. Lebih dari itu, masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan juga berhak mendapatkan perlindungan, kepastian hukum, akses pelayanan, dan kesempatan hidup yang layak.
Melalui penguatan mitigasi TPPO, optimalisasi Posko Kejaksaan, serta sinergi lintas sektor, Kejati Kalbar menegaskan pentingnya pencegahan sejak dini dan koordinasi nyata antarlembaga agar berbagai persoalan masyarakat perbatasan dapat ditangani secara bersama.
