![]() |
| MABM Sanggau mengusulkan pembangunan rumah adat Melayu di lima kecamatan. Bupati Yohanes Ontot menyambut baik aspirasi tersebut dan mendorong desain bangunan yang seragam. |
SANGGAU – Puluhan ketua dan perwakilan Majelis Adat Budaya Melayu (MABM) dari 15 kecamatan di Kabupaten Sanggau mendatangi Pemerintah Kabupaten Sanggau untuk menyampaikan aspirasi terkait pembangunan rumah adat Melayu, Jumat (2/10/2026).
Kedatangan rombongan tersebut disambut langsung oleh Bupati Sanggau Yohanes Ontot. Pertemuan berlangsung di Aula Daranante Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau, dengan didampingi Sekretaris Daerah Aswin Khatib, Kepala BP2KAD Wellem Suherman, serta Kepala Cipta Karya Dinas PUPR Sanggau, Deddy.
Dalam audiensi itu, Ketua MABM Kecamatan Sekayam, Abang Suryadi, menyampaikan harapan agar pembangunan rumah adat Melayu di lima kecamatan bisa segera diperjuangkan. Kelima wilayah tersebut meliputi Beduai, Kembayan, Sekayam, Noyan, dan Entikong.
Ia meminta pembangunan rumah adat Melayu di wilayah tersebut dilakukan secara proporsional, sebagaimana rumah adat lainnya yang sudah ada.
Menanggapi aspirasi tersebut, Bupati Sanggau Yohanes Ontot menyambut positif usulan dari para perwakilan MABM kecamatan. Menurutnya, pemerintah daerah akan mendorong pembangunan rumah adat Melayu apabila kondisi anggaran memungkinkan.
"Intinya mereka meminta Pemerintah Daerah segera mendorong pembangunan rumah adat Melayu di lima kecamatan. Kalau anggarannya memungkinkan, bukan hanya lima, tetapi semua kecamatan," ujar Yohanes Ontot.
Selain pembangunan, Bupati juga menekankan pentingnya keseragaman desain rumah adat Melayu di setiap kecamatan. Ia berharap seluruh bangunan menggunakan prototipe yang sama, baik dari segi ukuran maupun model.
Menurutnya, keseragaman desain akan memudahkan pemerintah daerah dalam menyusun anggaran pembangunan. Ia mencontohkan rumah adat yang dibangun dengan model dan ukuran seragam seperti yang diterapkan DAD.
Dengan adanya kesamaan desain tersebut, pembangunan rumah adat Melayu di berbagai kecamatan diharapkan bisa lebih mudah direncanakan dan dianggarkan oleh pemerintah daerah.
