 |
| Status Tanggap Darurat Karhutla Sanggau Diperpanjang hingga 20 September 2026 |
SANGGAU, IndoKalbarNews.com – Ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kabupaten Sanggau masih menjadi perhatian serius. Pemerintah Kabupaten Sanggau resmi memperpanjang Status Tanggap Darurat Bencana Asap Akibat Karhutla hingga 20 September 2026.
Keputusan tersebut diambil setelah pemerintah daerah bersama unsur terkait melakukan evaluasi terhadap kondisi Karhutla dan perkembangan situasi di lapangan. Perpanjangan status darurat ini menjadi penanda bahwa penanganan kebakaran serta ancaman dampak secepatnya masih memerlukan kesiapsiagaan dan perhatian serius dari seluruh pihak.
Rapat evaluasi juga dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), antara lain Kapolres Sanggau dan Dandim 1204/Sanggau-Sekadau, bersama jajaran pemerintah daerah serta pemangku kepentingan terkait.
Usai evaluasi status tanggap darurat, kegiatan dilanjutkan dengan rapat koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Sanggau bersama perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).
Rapat tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi puncak Karhutla Tahun 2026, sekaligus memastikan seluruh pihak yang memiliki wilayah kerja dan konsesi juga mengambil peran dalam pencegahan serta penanganan kebakaran.
Penanganan Karhutla tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, TNI dan Polri. Perusahaan pemegang HGU maupun PBPH juga dituntut memperkuat kesiapan Siagaan, baik dari sisi personel maupun sarana dan prasarana pemadaman.
Patroli di wilayah rawan, pemantauan titik api, pencegahan munculnya kebakaran baru, hingga kesiapan peralatan pemadaman menjadi langkah penting yang harus terus dilakukan selama tanggap darurat.
Sebab, ketika api mulai muncul dan asap merusak wilayah, dampaknya tidak mencapai batas administrasi maupun batas konsesi. Masyarakat menjadi pihak yang paling merasakan dampak langsung, terutama terhadap kesehatan, aktivitas ekonomi dan kehidupan sehari-hari.
Perpanjangan Status Tanggap Darurat sampai dengan tanggal 20 September 2026 diharapkan tidak berhenti sebagai keputusan administratif. Seluruh ketidakpastian terkait harus memastikan langkah konkret benar-benar dilaksanakan di lapangan.
Pemerintah daerah, TNI/Polri, BPBD, perusahaan pemegang HGU dan PBPH, pemerintah kecamatan hingga desa serta masyarakat harus berada dalam satu garis koordinasi dalam menangani ancaman Karhutla.
Tidak boleh ada pihak yang bekerja sendiri. Kewaspadaan juga harus terus dijaga, terutama ketika muncul indikasi titik api di wilayah rawan.
Penanganan yang cepat menjadi kunci agar titik api tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas dan menimbulkan kembali bencana asap yang dapat mengganggu kesehatan serta aktivitas masyarakat.
Status darurat telah diperpanjang. Kini yang dibutuhkan bukan sekadar rapat dan komitmen di atas kertas, melainkan kerja nyata, kesiapsiagaan dan tanggung jawab bersama di lapangan.
Karhutla merupakan musuh bersama. Menjaga Kabupaten Sanggau dari ancaman kebakaran hutan dan lahan bukan hanya tugas pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab seluruh pihak tanpa kecuali.
